Syarat dan Alur Mengurus IMB Bangkalan: Sudah Diganti PBG, Ini Faktanya

Banyak warga Bangkalan masih mencari informasi seputar IMB (Izin Mendirikan Bangunan) karena istilah ini sudah lama dikenal masyarakat. Namun sejak beberapa tahun terakhir, izin ini sudah tidak diterbitkan lagi di seluruh Indonesia, termasuk di Bangkalan, Jawa Timur, digantikan oleh sistem baru bernama Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

IMB Sudah Digantikan oleh PBG, Ini Dasar Hukumnya

Sejak berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, PP No. 16 Tahun 2021 dan Permen PUPR No. 21/PRT/M/2021, istilah dan mekanisme Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sebelumnya diatur dalam UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung resmi digantikan oleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara nasional. Perubahan ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Bangkalan, meski penerapannya di lapangan menyesuaikan kesiapan regulasi daerah (Perda) dan sistem masing-masing pemerintah kabupaten/kota.

Perbedaan mendasarnya bukan sekadar ganti nama, PBG mensyaratkan penilaian teknis oleh Tim Profesi Ahli (TPA) sebelum izin terbit, sementara IMB dulu lebih banyak berbasis pemeriksaan administratif semata.

Bagaimana Nasib IMB yang Sudah Terbit Sebelumnya di Bangkalan?

Bagi warga Bangkalan yang sudah memiliki IMB lama, dokumen tersebut tetap sah dan berlaku sebagai bukti legalitas bangunan. Anda tidak perlu buru-buru mengonversinya ke PBG, kecuali jika:

• Anda berencana merenovasi bangunan secara signifikan (mengubah struktur, menambah lantai, dsb.)
• Anda mengubah fungsi bangunan (mis. dari rumah tinggal menjadi bangunan komersial)
• Instansi terkait di Bangkalan secara khusus meminta penyesuaian dokumen untuk keperluan tertentu (jual-beli properti, pengajuan kredit, dsb.)

Jadi, Kalau Sekarang Mau Bangun di Bangkalan, Urus Apa?

Untuk pembangunan baru, renovasi besar, atau perubahan fungsi bangunan di Kabupaten Bangkalan saat ini, izin yang perlu diurus adalah PBG, bukan IMB, karena IMB memang sudah tidak diterbitkan lagi oleh dinas mana pun. Secara garis besar, prosesnya meliputi:

1. Penyiapan dokumen administratif (KTP, NPWP, bukti kepemilikan lahan) dan dokumen teknis (gambar arsitektur, struktur, MEP)
2. Pendaftaran dan pengunggahan berkas lewat portal SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) milik Kementerian PUPR
3. Verifikasi berkas oleh Dinas PUPR/DPMPTSP Bangkalan, dilanjutkan penilaian Tim Profesi Ahli (TPA)
4. Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pembayaran retribusi
5. Penerbitan sertifikat PBG elektronik setelah pembayaran terkonfirmasi

Kami sudah membahas syarat dan alur lengkapnya secara khusus: baca panduan lengkap syarat dan alur PBG di Bangkalan untuk detail dokumen dan tahapannya.

Cakupan Wilayah di Kabupaten Bangkalan

Informasi status IMB dan alur PBG ini berlaku untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Bangkalan, di antaranya:

• Status dan alur izin bangunan Kamal
• Status dan alur izin bangunan Labang
• Status dan alur izin bangunan Kwanyar
• Status dan alur izin bangunan Modung
• Status dan alur izin bangunan Blega
• Status dan alur izin bangunan Konang
• Status dan alur izin bangunan Galis
• Status dan alur izin bangunan Tanah Merah
• Status dan alur izin bangunan Tragah
• Status dan alur izin bangunan Socah
• Status dan alur izin bangunan Bangkalan
• Status dan alur izin bangunan Burneh
• Status dan alur izin bangunan Arosbaya
• Status dan alur izin bangunan Geger
• Status dan alur izin bangunan Kokop
• Status dan alur izin bangunan Tanjungbumi
• Status dan alur izin bangunan Sepulu
• Status dan alur izin bangunan Klampis

Butuh bantuan menyiapkan dokumen teknis untuk pengurusan PBG di Bangkalan? Tim Mahligai Arsitek siap membantu penyusunan gambar arsitektur, struktur, dan MEP sesuai standar terbaru. Mulai konsultasi sekarang tanpa perlu membuat akun terlebih dahulu.