Panduan IMB Bima: Kenapa Sudah Digantikan PBG dan Apa yang Harus Dilakukan

Jika Anda tinggal di Bima dan sedang mencari cara mengurus IMB, penting untuk tahu lebih dulu bahwa izin ini sudah mengalami perubahan mendasar secara nasional. Artikel ini menjelaskan status IMB terkini bagi warga Bima, Nusa Tenggara Barat, serta izin apa yang sebenarnya perlu diurus sekarang.

IMB Sudah Digantikan oleh PBG, Ini Dasar Hukumnya

Sejak berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, PP No. 16 Tahun 2021 dan Permen PUPR No. 21/PRT/M/2021, istilah dan mekanisme Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sebelumnya diatur dalam UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung resmi digantikan oleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara nasional. Perubahan ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Bima, meski penerapannya di lapangan menyesuaikan kesiapan regulasi daerah (Perda) dan sistem masing-masing pemerintah kabupaten/kota.

Perbedaan mendasarnya bukan sekadar ganti nama, PBG mensyaratkan penilaian teknis oleh Tim Profesi Ahli (TPA) sebelum izin terbit, sementara IMB dulu lebih banyak berbasis pemeriksaan administratif semata.

Bagaimana Nasib IMB yang Sudah Terbit Sebelumnya di Bima?

Bagi warga Bima yang sudah memiliki IMB lama, dokumen tersebut tetap sah dan berlaku sebagai bukti legalitas bangunan. Anda tidak perlu buru-buru mengonversinya ke PBG, kecuali jika:

• Anda berencana merenovasi bangunan secara signifikan (mengubah struktur, menambah lantai, dsb.)
• Anda mengubah fungsi bangunan (mis. dari rumah tinggal menjadi bangunan komersial)
• Instansi terkait di Bima secara khusus meminta penyesuaian dokumen untuk keperluan tertentu (jual-beli properti, pengajuan kredit, dsb.)

Jadi, Kalau Sekarang Mau Bangun di Bima, Urus Apa?

Untuk pembangunan baru, renovasi besar, atau perubahan fungsi bangunan di Kabupaten Bima saat ini, izin yang perlu diurus adalah PBG, bukan IMB, karena IMB memang sudah tidak diterbitkan lagi oleh dinas mana pun. Secara garis besar, prosesnya meliputi:

1. Penyiapan dokumen administratif (KTP, NPWP, bukti kepemilikan lahan) dan dokumen teknis (gambar arsitektur, struktur, MEP)
2. Pendaftaran dan pengunggahan berkas lewat portal SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) milik Kementerian PUPR
3. Verifikasi berkas oleh Dinas PUPR/DPMPTSP Bima, dilanjutkan penilaian Tim Profesi Ahli (TPA)
4. Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pembayaran retribusi
5. Penerbitan sertifikat PBG elektronik setelah pembayaran terkonfirmasi

Kami sudah membahas syarat dan alur lengkapnya secara khusus: baca panduan lengkap syarat dan alur PBG di Bima untuk detail dokumen dan tahapannya.

Cakupan Wilayah di Kabupaten Bima

Informasi status IMB dan alur PBG ini berlaku untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Bima, di antaranya:

• Status dan alur izin bangunan Monta
• Status dan alur izin bangunan Parado
• Status dan alur izin bangunan Bolo
• Status dan alur izin bangunan Mada Pangga
• Status dan alur izin bangunan Woha
• Status dan alur izin bangunan Belo
• Status dan alur izin bangunan Palibelo
• Status dan alur izin bangunan Wawo
• Status dan alur izin bangunan Langgudu
• Status dan alur izin bangunan Lambitu
• Status dan alur izin bangunan Sape
• Status dan alur izin bangunan Lambu
• Status dan alur izin bangunan Wera
• Status dan alur izin bangunan Ambalawi
• Status dan alur izin bangunan Donggo
• Status dan alur izin bangunan Soromandi
• Status dan alur izin bangunan Sanggar
• Status dan alur izin bangunan Tambora

Daripada bingung membedakan IMB dan PBG, langsung saja konsultasikan kebutuhan legalitas bangunan Anda di Bima dengan Mahligai Arsitek. Hubungi kami lewat chat untuk mulai proses penyiapan dokumen PBG Anda.