Syarat dan Alur Mengurus IMB Tanah Datar: Sudah Diganti PBG, Ini Faktanya

Banyak warga Tanah Datar masih mencari informasi seputar IMB (Izin Mendirikan Bangunan) karena istilah ini sudah lama dikenal masyarakat. Namun sejak beberapa tahun terakhir, izin ini sudah tidak diterbitkan lagi di seluruh Indonesia, termasuk di Tanah Datar, Sumatera Barat, digantikan oleh sistem baru bernama Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

IMB Sudah Digantikan oleh PBG, Ini Dasar Hukumnya

Sejak berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, PP No. 16 Tahun 2021 dan Permen PUPR No. 21/PRT/M/2021, istilah dan mekanisme Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sebelumnya diatur dalam UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung resmi digantikan oleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara nasional. Perubahan ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Tanah Datar, meski penerapannya di lapangan menyesuaikan kesiapan regulasi daerah (Perda) dan sistem masing-masing pemerintah kabupaten/kota.

Perbedaan mendasarnya bukan sekadar ganti nama, PBG mensyaratkan penilaian teknis oleh Tim Profesi Ahli (TPA) sebelum izin terbit, sementara IMB dulu lebih banyak berbasis pemeriksaan administratif semata.

Bagaimana Nasib IMB yang Sudah Terbit Sebelumnya di Tanah Datar?

Bagi warga Tanah Datar yang sudah memiliki IMB lama, dokumen tersebut tetap sah dan berlaku sebagai bukti legalitas bangunan. Anda tidak perlu buru-buru mengonversinya ke PBG, kecuali jika:

• Anda berencana merenovasi bangunan secara signifikan (mengubah struktur, menambah lantai, dsb.)
• Anda mengubah fungsi bangunan (mis. dari rumah tinggal menjadi bangunan komersial)
• Instansi terkait di Tanah Datar secara khusus meminta penyesuaian dokumen untuk keperluan tertentu (jual-beli properti, pengajuan kredit, dsb.)

Jadi, Kalau Sekarang Mau Bangun di Tanah Datar, Urus Apa?

Untuk pembangunan baru, renovasi besar, atau perubahan fungsi bangunan di Kabupaten Tanah Datar saat ini, izin yang perlu diurus adalah PBG, bukan IMB, karena IMB memang sudah tidak diterbitkan lagi oleh dinas mana pun. Secara garis besar, prosesnya meliputi:

1. Penyiapan dokumen administratif (KTP, NPWP, bukti kepemilikan lahan) dan dokumen teknis (gambar arsitektur, struktur, MEP)
2. Pendaftaran dan pengunggahan berkas lewat portal SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) milik Kementerian PUPR
3. Verifikasi berkas oleh Dinas PUPR/DPMPTSP Tanah Datar, dilanjutkan penilaian Tim Profesi Ahli (TPA)
4. Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pembayaran retribusi
5. Penerbitan sertifikat PBG elektronik setelah pembayaran terkonfirmasi

Kami sudah membahas syarat dan alur lengkapnya secara khusus: baca panduan lengkap syarat dan alur PBG di Tanah Datar untuk detail dokumen dan tahapannya.

Cakupan Wilayah di Kabupaten Tanah Datar

Informasi status IMB dan alur PBG ini berlaku untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, di antaranya:

• Status dan alur izin bangunan Sepuluh Koto
• Status dan alur izin bangunan Batipuh
• Status dan alur izin bangunan Batipuh Selatan
• Status dan alur izin bangunan Pariangan
• Status dan alur izin bangunan Rambatan
• Status dan alur izin bangunan Lima Kaum
• Status dan alur izin bangunan Tanjung Emas
• Status dan alur izin bangunan Padang Ganting
• Status dan alur izin bangunan Lintau Buo
• Status dan alur izin bangunan Lintau Buo Utara
• Status dan alur izin bangunan Sungayang
• Status dan alur izin bangunan Sungai Tarab
• Status dan alur izin bangunan Salimpaung
• Status dan alur izin bangunan Tanjung Baru

Butuh bantuan menyiapkan dokumen teknis untuk pengurusan PBG di Tanah Datar? Tim Mahligai Arsitek siap membantu penyusunan gambar arsitektur, struktur, dan MEP sesuai standar terbaru. Mulai konsultasi sekarang tanpa perlu membuat akun terlebih dahulu.