Syarat dan Alur Mengurus IMB Banyu Asin: Sudah Diganti PBG, Ini Faktanya

Banyak warga Banyu Asin masih mencari informasi seputar IMB (Izin Mendirikan Bangunan) karena istilah ini sudah lama dikenal masyarakat. Namun sejak beberapa tahun terakhir, izin ini sudah tidak diterbitkan lagi di seluruh Indonesia, termasuk di Banyu Asin, Sumatera Selatan, digantikan oleh sistem baru bernama Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

IMB Sudah Digantikan oleh PBG, Ini Dasar Hukumnya

Sejak berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, PP No. 16 Tahun 2021 dan Permen PUPR No. 21/PRT/M/2021, istilah dan mekanisme Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sebelumnya diatur dalam UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung resmi digantikan oleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara nasional. Perubahan ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Banyu Asin, meski penerapannya di lapangan menyesuaikan kesiapan regulasi daerah (Perda) dan sistem masing-masing pemerintah kabupaten/kota.

Perbedaan mendasarnya bukan sekadar ganti nama, PBG mensyaratkan penilaian teknis oleh Tim Profesi Ahli (TPA) sebelum izin terbit, sementara IMB dulu lebih banyak berbasis pemeriksaan administratif semata.

Bagaimana Nasib IMB yang Sudah Terbit Sebelumnya di Banyu Asin?

Bagi warga Banyu Asin yang sudah memiliki IMB lama, dokumen tersebut tetap sah dan berlaku sebagai bukti legalitas bangunan. Anda tidak perlu buru-buru mengonversinya ke PBG, kecuali jika:

• Anda berencana merenovasi bangunan secara signifikan (mengubah struktur, menambah lantai, dsb.)
• Anda mengubah fungsi bangunan (mis. dari rumah tinggal menjadi bangunan komersial)
• Instansi terkait di Banyu Asin secara khusus meminta penyesuaian dokumen untuk keperluan tertentu (jual-beli properti, pengajuan kredit, dsb.)

Jadi, Kalau Sekarang Mau Bangun di Banyu Asin, Urus Apa?

Untuk pembangunan baru, renovasi besar, atau perubahan fungsi bangunan di Kabupaten Banyu Asin saat ini, izin yang perlu diurus adalah PBG, bukan IMB, karena IMB memang sudah tidak diterbitkan lagi oleh dinas mana pun. Secara garis besar, prosesnya meliputi:

1. Penyiapan dokumen administratif (KTP, NPWP, bukti kepemilikan lahan) dan dokumen teknis (gambar arsitektur, struktur, MEP)
2. Pendaftaran dan pengunggahan berkas lewat portal SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) milik Kementerian PUPR
3. Verifikasi berkas oleh Dinas PUPR/DPMPTSP Banyu Asin, dilanjutkan penilaian Tim Profesi Ahli (TPA)
4. Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pembayaran retribusi
5. Penerbitan sertifikat PBG elektronik setelah pembayaran terkonfirmasi

Kami sudah membahas syarat dan alur lengkapnya secara khusus: baca panduan lengkap syarat dan alur PBG di Banyu Asin untuk detail dokumen dan tahapannya.

Cakupan Wilayah di Kabupaten Banyu Asin

Informasi status IMB dan alur PBG ini berlaku untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Banyu Asin, di antaranya:

• Status dan alur izin bangunan Rantau Bayur
• Status dan alur izin bangunan Betung
• Status dan alur izin bangunan Suak Tapeh
• Status dan alur izin bangunan Pulau Rimau
• Status dan alur izin bangunan Tungkal Ilir
• Status dan alur izin bangunan Banyuasin Iii
• Status dan alur izin bangunan Sembawa
• Status dan alur izin bangunan Talang Kelapa
• Status dan alur izin bangunan Tanjung Lago
• Status dan alur izin bangunan Banyuasin I
• Status dan alur izin bangunan Air Kumbang
• Status dan alur izin bangunan Rambutan
• Status dan alur izin bangunan Muara Padang
• Status dan alur izin bangunan Muara Sugihan
• Status dan alur izin bangunan Makarti Jaya
• Status dan alur izin bangunan Air Saleh
• Status dan alur izin bangunan Banyuasin Ii
• Status dan alur izin bangunan Muara Telang
• Status dan alur izin bangunan Sumber Marga Telang

Butuh bantuan menyiapkan dokumen teknis untuk pengurusan PBG di Banyu Asin? Tim Mahligai Arsitek siap membantu penyusunan gambar arsitektur, struktur, dan MEP sesuai standar terbaru. Mulai konsultasi sekarang tanpa perlu membuat akun terlebih dahulu.